JAKARTA, KOMPAS.TV - Bergulirnya isu pemakzulan Wapres Gibran oleh Forum Purnawirawan TNI, hingga kini masih mencuat. Pasalnya, baik petinggi di DPR maupun Istana, seakan enggan mengomentari usulan yang diajukan sejumlah mantan jenderal.
Usulan pemakzulan Wapres Gibran, yang ditandatangani Jenderal Purnawirawan Fachrul Razi, Tyasno Soedarto, Marsekal Purnawirawan Hnafi Asnan, dan Laksamana Purnawirawan Slamet Soebijanto ini, hingga kini masih berada di tangan parlemen.
Diamnya parlemen juga senapas dengan Istana. Sebelumnya, usulan pemakzulan Gibran ditanggapi sang ayah, Presiden ke-7 Jokowi, dengan mengisyaratkan jika pemakzulan tak bisa dilakukan secara terpisah, karena menurutnya, presiden dan wapres adalah satu paket.
Namun menurut pakar hukum tata negara, Feri Amsari, pemakzulan dapat dilakukan secara bersamaan maupun perseorangan, sepanjang terdapat 25 anggota DPR dari fraksi yang berbeda memberikan pendapat tertulis jika presiden dan/atau wapres terbukti melanggar hukum atau tak dapat memenuhi syarat sebagai kepala negara.
Pernyataan tegas Presiden Prabowo dan sikap resmi DPR kini dinantikan. Pasalnya, isu pemakzulan orang nomor dua tak dapat hanya dianggap sebagai angin lalu dalam demokrasi.
Baca Juga Bivitri, BRIN, Projo dan DPR Menyoal Perlukah Presiden Prabowo Respons Isu Pemakzulan Gibran di https://www.kompas.tv/nasional/599409/bivitri-brin-projo-dan-dpr-menyoal-perlukah-presiden-prabowo-respons-isu-pemakzulan-gibran
#pemakzulangibran #wapresgibran #prabowogibran #gibranrakabumingraka
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/600310/full-debat-sengit-irma-suryani-dan-ray-rangkuti-soal-usul-pemakzulan-wapres-gibran-di-dpr
